✔ Bahan Tes Wawasan Kebangsaan (Twk) Perundang-Undangan Nasional (Sistem Tata Negara Di Indonesia)

A. Tata Urutan Perundang-undangan Nasional

Undang-Undang Dasar 1945

UUD 1945 merupakan peraturan negara tertinggi dan sebagai aturan dasar tertulis yang memuat dasar dan garis besar aturan dalam penyelenggaraan negara. 


Ketetapan MPR

Ketetapan MPR merupakan putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR. Terdapat dua macam putusan MPR, yaitu sebagai berikut.
1. Ketetapan
   Yaitu putusan MPR yang mengikat ke dalam dan ke luar majelis.
2. Keputusan 
   Yaitu putusan MPR yang mengikat ke dalam majelis saja.



Undang-Undang (UU)

Undang-undang merupakan produk bersama antara dewan perwakilan rakyat dan presiden untuk melakukan Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR. 


Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu)

Perppu merupakan peraturan yang dibentuk oleh pemerintah dalam hal kepentingan yang memaksa (sumber: Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945). 
Ketentuannya adalah:
1. Perppu harus diajukan ke dewan perwakilan rakyat dalam persidangan berikut.
2. DPR sanggup mendapatkan atau menolak Perppu dengan tidak mengadakan perubahan.
3. Jika ditolak DPR, Perppu harus dicabut.



Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan pemerintah merupakan peraturan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan UU. 


Keputusan presiden (Keppres)

Keppres merupakan peraturan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi. 


Peraturan tempat (Perda)

Perda merupakan peraturan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan aturan aturan di atasnya dan menampung kondisi khusus dari tempat yang bersangkutan. 
Jenis-jenis Perda:
1. Perda provinsi 
   Perda provinsi dibentuk oleh DPRD provinsi bersama dengan gubernur.
2. Perda Kabupaten/Kota 
   Perda Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati.
3. Peraturan desa atau yang setingkat 
   Peraturan desa atau yang setingkat dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa atau lembaga yang setingkat.

B. Fungsi dan Kedudukan Peraturan Perundang-undangan

Fungsi peraturan perundang-undangan

1. Untuk menunjukkan kepastian hukum.
2. Untuk melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara.
3. Untuk menunjukkan rasa keadilan.
4. Untuk membuat ketertiban dan ketenteraman.



Kedudukan peraturan perundang-undangan

1. Sebagai aturan bagi warga negara.
2. Menjamin hak-hak dan kewajiban warga negara.

C. Proses Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Nasional

Asas penyusunan peraturan perundang-undangan

1. Asas hierarki 
   Artinya, suatu peraturan perundang-undangan dihentikan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
2. Undang-undang tidak sanggup diganggu gugat 
   Artinya, hanya boleh diuji oleh lembaga yang berwenang (DPR dan MK).
3. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.
4. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya sanggup dicabut atau diubah oleh peraturan yang sederajat atau lebih tinggi.
5. Undang-undang tidak berlaku surut 
   Artinya, peraturan tidak berlaku di waktu sebelum diundangkannya, kecuali dinyatakan secara tegas dalam peraturan terse but.
6. Undang-undang yang gres mengesampingkan undang-undang yang lama.
7. Konsistensi 
   Artinya, tidak ada pasal-pasal yang bertentangan, baik dalam peraturan maupun atau dengan peraturan lain.



Alur proses penyusunan peraturan perundang-undangan

1. Proses penyiapan Rancangan Undang-Undang (RUU)
1. RUU yang berasal dari presiden 
   RUU yang berasal dari presiden dipersiapkan oleh presiden dan diproses serta dibahas oleh pembantunya dan staf hebat menjadi draf RUU untuk kemudian diajukan kepada DPR.
2. RUU yang berasal dari dewan perwakilan rakyat RUU yang berasal dari dewan perwakilan rakyat akan diproses oleh Panitia Ad Hoc dewan perwakilan rakyat yang selanjutnya dimasukkan dalam kegiatan pembahasan rapat DPR.
2. Proses pengajuan RUU
1. RUU diajukan oleh presiden kepada dewan perwakilan rakyat dan oleh dewan perwakilan rakyat itu sendiri.
2. DPR berwenang untuk mengubah, baik menambah maupun mengurangi RUU tersebut sehingga menjadi Undang-Undang (UU).
3. Proses pembahasan RUU
RUU yang diajukan oleh presiden atau oleh dewan perwakilan rakyat diproses melalui permusyawaratan dalam masa persidangan DPR.
4. Proses penetapan RUU menjadi UU
RUU diproses untuk ditetapkan menjadi UU oleh dewan perwakilan rakyat dalam lembaga rapat pleno DPR.
5. Pengesahan dan pemberlakuan UU
Setelah dewan perwakilan rakyat memutuskan RUU menjadi UU, UU tersebut disahkan oleh presiden untuk diundangkan oleh menteri sekretaris negara dalam lembaran negara ihwal berlakunya UU tersebut.



Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
2. Presiden



Kerangka peraturan perundang­ undangan

1. Judul 
   Pada belahan ini berisi:
• jenis,
• nomor,
• tahun perundangan, dan
• nama peraturan perundang­undangan.
2. Pembukaan 
   Pada belahan ini berisi:
• Kata-kata "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa':
• jabatan pembentuk peraturan perundang­undangan,
• konsideran, dasar hukum, dan
• dictum.
3. Batang badan atau isi 
   Pada belahan ini terdiri atas:
• bab,
• pasal,
• ayat,
• ketentuan peralihan,
• ketentuan penutup,
• pengesahan, dan
• pengundangan.

Bagikan Artikel ini